Polri Gagas Diskusi Lintas Sektor, Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Pendekatan Perlindungan Anak dalam Proses Hukum
MSIR.COM, Jakarta —Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta lembaga terkait lainnya memperkuat komitmen perlindungan hak anak melalui sebuah Forum Group Discussion (FGD). FGD bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum” ini diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025).
Acara ini secara khusus membahas solusi terbaik untuk anak-anak yang terjerat proses hukum, terutama mereka yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi. Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., hadir sebagai narasumber utama dan menyerukan pentingnya pendekatan berperspektif perlindungan anak dalam setiap tahapan hukum.
ANAK-ANAK TERJEBAK DEMONSTRASI: ANTARA RASA INGIN TAHU DAN MANIPULASI
Dalam paparannya, Menteri Arifatul Choiri menyoroti kasus-kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur yang menunjukkan minimnya pemahaman anak-anak mengenai risiko demonstrasi.
“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” kata Arifatul Choiri.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya dugaan manipulasi, di mana sebagian anak diajak dengan dalih kegiatan yang menarik seperti konser atau pertandingan olahraga, namun pada akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi demonstrasi. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar bagi orang tua karena anak mereka harus menghadapi konsekuensi hukum.
Pendidikan Tetap Terjamin Berkat Sinergi Lintas Lembaga
Meskipun menghadapi proses hukum, Menteri PPPA menegaskan bahwa hak-hak dasar anak harus tetap terpenuhi. Berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Polri, dan lembaga terkait, hak pendidikan anak-anak tersebut tetap terjamin.
“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,” ungkapnya.
KOLABORASI ADALAH KUNCI
Menutup sesi diskusi, Menteri Arifatul Choiri menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci utama untuk keberhasilan perlindungan anak, sejalan dengan arahan Presiden RI. “Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat pencegahan keterlibatan anak dalam situasi berpotensi melanggar hukum dan menjamin hak-hak mereka terlindungi secara optimal. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman: 👉PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the 👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel on WhatsApp 👉: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16