 |
| Gambar ilustrasi |
Kota Bekasi, MSIR.COM ------Insiden mematikan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini memasuki babak baru. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya secara resmi melontarkan kritik keras, mempertanyakan apakah peristiwa ini murni musibah atau sebuah bentuk kejahatan lingkungan yang terstruktur.
DKI JAKARTA & PEMKOT BEKASI DALAM SOROTAN TAJAM
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menegaskan bahwa aliran dana kompensasi yang mencapai ratusan miliar rupiah seharusnya berbanding lurus dengan tingkat keselamatan operasional dan perlindungan warga.
 |
| Ade Muksin S.H ketua PWI Bekasi Raya |
“Ketika ratusan miliar mengalir, tapi nyawa melayang, publik berhak bertanya: ini musibah, kelalaian, atau sudah masuk kategori kejahatan lingkungan?” tegas Ade dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Menurut Ade, ada dualisme tanggung jawab yang harus dibedah:
- Pemprov DKI Jakarta: Sebagai pengelola teknis utama yang wajib menjamin keamanan operasional lapangan.
- Pemkot Bekasi: Sebagai penerima manfaat dana kompensasi yang memiliki tanggung jawab moral dan fungsi pengawasan wilayah.
KRITIK TATA KELOLA: DARI DANA CSR HINGGA KEKOSONGAN JABATAN
Tak hanya soal Bantargebang, PWI Bekasi Raya juga membedah "borok" internal di birokrasi Kota Bekasi. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
- Transparansi Dana CSR: PWI mendesak agar dana CSR tidak sekadar menjadi alat pencitraan, melainkan harus dikelola secara transparan untuk kepentingan masyarakat terdampak.
- Kekosongan Inspektur Definitif: Absennya pejabat definitif di Inspektorat Kota Bekasi dinilai melemahkan benteng pengawasan internal pemerintah daerah.
- Isu Independensi Pengawasan: Sorotan mengenai keberadaan jaksa aktif di lingkungan Pemkot Bekasi yang perlu diperjelas dasar hukumnya guna menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
PERINGATAN KERAS DI TENGAH PANTAUAN KPK
Ade Muksin mengingatkan bahwa di tingkat nasional, aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang sangat agresif menindak kepala daerah yang bermain dengan anggaran.
“Jangan ada yang merasa aman. Pers tidak hadir untuk diam. Ketika nyawa sudah melayang, maka diam bukan lagi pilihan,” tutupnya dengan tegas. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman👉: PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
