Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun! Polri Bongkar Mafia BBM & LPG Subsidi 2025-2026

Jakarta, MSIR.COM ------Ancaman krisis energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah rupanya dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab di dalam negeri. Polri baru saja merilis data mengejutkan terkait kebocoran anggaran negara akibat penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang mencapai angka fantastis: Rp1,26 Triliun.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden RI untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi masyarakat kecil.

RINCIAN KERUGIAN NEGARA: BBM vs LPG SUBSIDI

Berdasarkan data yang dihimpun Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang periode 2025 hingga awal 2026, total potensi kerugian negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Berikut adalah rinciannya:

Penyalahgunaan BBM Subsidi: Rp516.812.530.200
Penyalahgunaan LPG Subsidi: Rp749.294.400.000

Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, menjelaskan bahwa tingginya disparitas harga antara produk subsidi dan non-subsidi menjadi pemicu utama maraknya praktik ilegal ini. Saat harga minyak dunia melonjak, celah keuntungan bagi para "pemain" ilegal justru semakin menggiurkan.

PENEGAKAN HUKUM: 568 KASUS TERUNGKAP

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, membeberkan skala masif dari praktik ini. Sepanjang tahun 2025 saja, Polri telah bergerak cepat dengan hasil:

Tercatat sebanyak 568 kasus berhasil diungkap dari 568 TKP yang tersebar di 33 provinsi, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Dari operasi besar-besaran ini, Polri menetapkan 583 orang sebagai tersangka.

"Kami menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal ini," tegas Irhamni.

STRATEGI POLRI MENUJU KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Untuk menekan angka kriminalitas di sektor energi, Polri telah menyiapkan tiga langkah strategis ke depan:

Intensitas Operasi: Peningkatan patroli dan penindakan hukum di titik-titik rawan distribusi.
Partisipasi Publik: Membuka kanal pengaduan dan hotline bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan.
Pengawasan Internal: Memastikan personel Polri bersih dari keterlibatan sindikat mafia energi.[■]