 |
| Photo Dok. Humas DPRD Kota Bekasi |
Kota Bekasi, MSIR.COM ------Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja penting dalam rangka Ekspose Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Aula Lantai 3 Gedung DPRD Kota Bekasi ini terbagi menjadi dua sesi intensif pada Senin (06/04/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, S.E., M.A., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I, Rudy Heryansyah, serta dihadiri oleh jajaran anggota Komisi I lainnya, yakni Hj. Ii Marlina, S.Pd., Sarwin Edi Saputra, Yadi Hidayat, S.IP., H. Nawal Husni, M.M., dan Muhammad Kamil, S.E.I.
Ketua Komisi I, Murfati Lidianto, menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. "Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai dengan target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Bekasi," ujarnya.
PEMBAHASAN SESI I (Pukul 09.00 WIB)
Pada sesi pertama, Komisi I memanggil enam instansi/mitra kerja untuk memaparkan capaian kinerjanya, antara lain:
 |
| Photo Dok. Humas DPRD Kota Bekasi |
1. Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
5. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi).
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
PEMBAHASAN SESI II (Pukul 13.00 WIB)
Dilanjutkan pada sesi kedua, pembahasan difokuskan pada bidang hukum, keamanan, dan tata pemerintahan dengan menghadirkan:
1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol).
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar).
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
4. Bagian Kerjasama dan Investasi Setda.
5. Bagian Hukum Setda.
6. Bagian Tata Pemerintahan Setda.
Melalui ekspose ini, Komisi I DPRD Kota Bekasi melakukan bedah data terkait realisasi anggaran dan capaian program kerja masing-masing mitra. Hasil dari rapat kerja ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD Kota Bekasi terhadap LKPJ Wali Kota Bekasi guna memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. (Bie) [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman👉: PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
