Kota Bekasi, MSIR.COM ------Langkah konkret untuk mengamankan aset umat terus digalakkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis 2.532 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Sabtu (13/12).
Penyerahan massal ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya preventif pemerintah dalam meminimalisir konflik agraria yang sering menimpa tanah-tanah rumah ibadah di masa depan.
GANDENG KAMPUS MELALUI KKN TEMATIK
Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Meniru keberhasilan di Jawa Tengah, Nusron berencana menggandeng perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Langkah ini diambil karena capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Timur saat ini masih berada di angka 54%. Meski angka ini di atas rata-rata nasional yang sebesar 42%, potensi sengketa tetap mengintai jika legalitas lahan tidak segera dituntaskan.
MENGAPA SERTIFIKASI TANAH WAKAF SANGAT MENDESAK?
Nusron menyoroti fenomena di mana tanah wakaf sering menjadi sumber konflik ketika wilayah tersebut terkena Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Biasanya sebelum ada proyek besar, nilainya belum signifikan. Tapi begitu ada PSN, muncul perebutan karena nilainya melonjak. Sebelum hal itu terjadi di Jawa Timur, mari kita amankan sekarang juga," imbaunya dengan tegas.
RINCIAN PENERIMA SERTIPIKASI: DARI MASJID HINGGA GEREJA
BPN tidak hanya menyasar satu golongan. Dari total 2.532 sertipikat yang dibagikan, cakupannya sangat luas, meliputi:
- 2.484 Sertipikat: Masjid, musala, pondok pesantren, dan wakaf produktif.
- 24 Sertipikat: Gereja.
- 18 Sertipikat: Pura.
- 3 Sertipikat: Wihara.
- 3 Sertipikat: Kongregasi.
Selain rumah ibadah, diserahkan pula ratusan sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperjelas status aset negara.
MoU STRATEGIS: IDENTIFIKASI DATA LEBIH AKURAT
Guna mempercepat proses di lapangan, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil BPN Jatim dan Pemprov Jatim. Kerja sama ini bertujuan untuk:
- Melakukan validasi data subjek dan objek wakaf.
- Menginventarisasi tempat ibadah secara akurat.
- Menjamin proses sertifikasi yang transparan dan bebas pungli.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan dukungan penuh dan meminta para Bupati/Wali Kota se-Jatim untuk proaktif menjadi penggerak di daerahnya masing-masing. "Ini adalah bagian dari penguatan hak atas tanah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang hakiki," tutur Khofifah.
Percepatan sertifikasi tanah wakaf di Jawa Timur kini menjadi prioritas nasional untuk melindungi aset sosial-keagamaan. Dengan adanya sinergi antara ATR/BPN, Pemerintah Daerah, dan akademisi, target 100% sertifikasi tanah wakaf di Jatim diharapkan dapat segera tercapai. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman👉: PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
