Kota Bekasi, MSIR.COM ------Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam mengamankan aset daerah dan masa depan pangan nasional. Melalui sinergi strategis dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Pemprov Jateng resmi menandatangani kesepakatan tata kelola agraria dan penataan ruang pada Senin (20/10/2025).
Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga Ketahanan Pangan sekaligus memicu lonjakan Investasi Daerah.
SERTIFIKASI LP2B: BENTENG PANGAN DI TIGA KABUPATEN UTAMA
Fokus utama dari kerja sama ini adalah legalitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). BPN Jateng menargetkan sertifikasi terhadap 240 bidang tanah yang tersebar secara merata di tiga wilayah kunci:
- Cilacap (80 bidang)
- Blora (80 bidang)
- Wonosobo (80 bidang)
Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menegaskan bahwa status LP2B adalah harga mati. "Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan. Ini adalah komitmen kita untuk memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan," ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, Jawa Tengah memiliki total 987.468 hektare Lahan Baku Sawah (LBS). Distribusi LP2B terbesar berada di Cilacap (53.000 ha), Blora (48.967 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).
KEPASTIAN HUKUM: KARPET MERAH BAGI INVESTOR
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyoroti bahwa tertib administrasi pertanahan adalah magnet bagi investor. Sebagai provinsi yang mengapit Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah memiliki posisi geografis yang sangat strategis.
Selain sertifikasi lahan tani, program ini juga mencakup:
- Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten.
- Sertifikasi 52 Bidang Aset Pemprov di enam wilayah: Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
TARGET 2025: INTEGRASI INDUSTRI DAN ONE GATES SERVICE
Menjelang akhir tahun 2025, Gubernur mendorong seluruh bupati dan wali kota untuk mempercepat pengajuan Rencana Kawasan Industri. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem bisnis yang efisien.
Sistem yang diusung adalah One Gate Service, di mana perizinan dibuat mudah, lahan siap pakai, dan seluruh proses terintegrasi. Hal ini penting mengingat kontribusi sektor pertanian Jateng mencapai 16,5% nasional (sekitar 11 juta ton gabah), sehingga perlu keseimbangan antara lahan pangan dan zona industri.
DAMPAK SOSIAL: DARI SERTIFIKAT KE KESEJAHTERAAN
Sinergi ini juga menyentuh aspek kemanusiaan. BPN Jateng turut berperan dalam program perbaikan Rumah Layak Huni (RLH) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan kepastian hak atas tanah dan hunian yang layak, diharapkan kesejahteraan masyarakat bawah meningkat secara signifikan.
Sinergi antara Pemprov Jateng dan BPN ini adalah model ideal pembangunan daerah. Dengan mengamankan lahan pangan sekaligus memetakan zona industri, Jawa Tengah bersiap menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman👉: PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
