MSIR.COM, Kota Bekasi — Suasana di Gedung Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi memanas pada Selasa pagi (10/02/2026). Ratusan pengemudi dan pengusaha angkutan kota yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Bekasi mendatangi wakil rakyat untuk menyuarakan protes keras terkait rencana operasional layanan bus terbaru, Transbeken.
Ketua Organda Kota Bekasi Periode 2022-2027, Indra Hermawan, S.E., secara langsung menyampaikan aspirasi dari sekitar 500 pengemudi dan pengusaha angkot yang terdampak. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan Ketua Komisi 2, Latu Har Hary.
1. DUGAAN PELANGGARAN ATURAN TRAYEK
Indra menyayangkan langkah Dinas Perhubungan (Dishub) yang dianggap tidak transparan dalam pembukaan trayek Transbeken. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang tahun 2020 tentang angkutan jalan, setiap pembukaan trayek baru wajib melibatkan stakeholder atau pengelola trayek yang bersinggungan.
“Sampai saat ini kami belum pernah diajak diskusi langsung. Tiba-tiba dengar mau jalan saja. Padahal ini trayek baru dengan SK yang berbeda, tapi jalurnya menabrak trayek lama seperti K025, K30, K10, dan lainnya,” tegas Indra di hadapan awak media.
2. PERSAINGAN TIDAK SEHAT: “Gadis vs Lansia”
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah ketimpangan fasilitas dan tarif. Indra mengibaratkan persaingan ini layaknya orang tua yang dipaksa bersaing dengan anak muda.
“Teman-teman pengusaha angkot ini mobilnya sudah tua, sudah lusuh. Sekarang harus bersaing dengan mobil baru, ber-AC, dan parahnya lagi digratiskan. Di mana letak keadilannya?” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menetapkan tarif pada layanan sebelumnya (Vida – Summarecon) yang hingga kini masih digratiskan tanpa evaluasi, padahal janji awalnya hanya gratis selama tiga bulan.
3. ANGGARAN MILIARAN YANG DIANGGAP “Menguap”
Organda menilai pemerintah lebih memilih menggelontorkan dana puluhan miliar untuk pengusaha baru daripada membantu peremajaan angkot yang sudah ada sejak Kota Bekasi belum semaju sekarang.
“Di trayek K11 saja, okupansinya masih di bawah 50%. Itu uang rakyat, anggaran kita, terbuang percuma. Kenapa anggaran itu tidak dialihkan untuk membantu peremajaan angkot atau perbaikan ekonomi pengemudi lama?” tambah Indra.
4. MENUNTUT EVALUASI TRAYEK SEJAK 2018
Indra membeberkan fakta mengejutkan bahwa sejak tahun 2018, tidak pernah ada evaluasi trayek, peremajaan, maupun rerouting yang menyentuh angkutan kota. Trayek yang digunakan saat ini disebutnya masih berbasis data tahun 2008.
”Kami tidak alergi teknologi. Kami setuju kemajuan zaman dan model listrik. Tapi tolong, jangan kami dianggap ‘habis manis sepah dibuang’. Libatkan kami, jangan ditinggalkan begitu saja,” pungkasnya.
Pihak DPRD Kota Bekasi berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini dan segera memanggil Dinas Perhubungan untuk melakukan audiensi bersama Organda guna mencari solusi tengah agar kemajuan transportasi tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman: 👉PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the 👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel on WhatsApp 👉: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
