MSIR.COM, Kota Bekasi —Sinergi penting antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi baru-baru ini diwujudkan dalam sebuah diskusi konstruktif. Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H, didampingi Ketua Umum LAKI, Burhanudin Abdullah, S.H, bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, S.Pd., M.M, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD ini membahas isu-isu krusial terkait pengawasan publik, akuntabilitas pemerintahan, dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
MENGAWAL ASTA CITA DI DAERAH
Dalam diskusi tersebut, Burhanudin Abdullah dari LAKI secara tegas menyatakan dukungan organisasinya terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam program Asta Cita. Burhanudin menyoroti salah satu poin kunci Asta Cita yang menekankan komitmen kuat pada penegakan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah harus diharmonisasikan dengan semangat nasional, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo yang fokus pada penindakan dari hulu hingga hilir. Semangat ini harus kita dorong bersama di Bekasi,” kata Burhanudin, menekankan pentingnya keselarasan program pusat dan daerah.
DPRD SAMBUT BAIK KOLABORASI LINTAS SEKTOR
Menanggapi inisiatif ini, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara legislatif, media, dan organisasi sipil sebagai kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.
“Untuk menjadikan Kota Bekasi lebih maju, berdaya saing, dan inovatif, kita butuh transparansi dan kolaborasi yang terbuka. Kami di DPRD sangat terbuka terhadap segala masukan, baik dari pers maupun masyarakat sipil, untuk memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi publik,” ujar Sardi.
PERAN KRITIS PERS DALAM AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN
Di sisi lain, Ade Muksin, S.H, Ketua PWI Bekasi Raya, mengingatkan semua pihak agar tidak meremehkan peran strategis pers. Ia menekankan bahwa media adalah mitra kritis yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, serta sebagai pengawal akuntabilitas.
“Pers harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai pilar demokrasi, bukan sekadar penyampai berita. Kami adalah mitra kritis yang memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan keadilan,” tegas Ade Muksin.
Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk merumuskan program sinergi nyata. Program tersebut akan difokuskan pada pendidikan politik bagi warga, advokasi hukum publik, dan kampanye masif antikorupsi lokal, sebagai upaya kolektif untuk membangun Bekasi yang berintegritas dan bermartabat. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman: 👉PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the 👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel on WhatsApp 👉: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16