Kota Bekasi, MSIR.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi hari ini Senin 28/7/2025 sukses menyelenggarakan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi. Sidang yang dimulai tepat waktu ini mengagendakan beberapa poin penting untuk masa depan pembangunan Kota Bekasi, sekaligus menyuarakan dukungan kemanusiaan global.
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., dan dihadiri lengkap oleh para Pimpinan DPRD lainnya, yaitu Wakil Ketua I, Nuryadi Darmawan, R.S., S.IP., M.H. Wakil Ketua II, Faisal, S.E dan Wakil Ketua III, Puspa Yani, S.Pd
Kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe hadir dalam sidang ini juga menjadi penanda sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Bekasi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna. F-PKB menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut, namun memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis demi penyempurnaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam pandangan umum, disaat dibacakan oleh Alit Jamaludin, S.E. (Sekretaris F-PKB), F-PKB menekankan pentingnya pembangunan daerah yang strategis, sistematis, terencana, dan terpadu, berlandaskan asas otonomi serta memperhatikan kearifan lokal. RPJMD disebut sebagai “grand design” pembangunan daerah yang wajib disusun dan dievaluasi secara akuntabel.
POIN-POIN PENTING SOROTAN F-PKB
* Penguatan Peran Pondok Pesantren: F-PKB mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memasukkan pondok pesantren sebagai program prioritas dalam RPJMD. Pesantren dipandang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Usulan ini mencakup kebijakan afirmatif, dukungan finansial, dan dorongan transformasi pesantren agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu mencetak generasi berdaya saing.
* Mitigasi Perubahan Iklim: Fraksi ini mendesak Pemerintah Daerah untuk proaktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan menerapkan strategi adaptasi sistematis, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan. Hal ini penting untuk mempermudah upaya mitigasi bencana di Kota Bekasi.
* Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Peningkatan PAD: F-PKB mendesak reformasi tata kelola keuangan daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Strategi yang diusulkan meliputi optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi sistem administrasi, inovasi kebijakan fiskal, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kajian BPK Provinsi Jawa Barat yang memproyeksikan potensi PAD Kota Bekasi bisa mencapai Rp 10 triliun, F-PKB mendorong kenaikan target proyeksi PAD sebesar 8% pada tahun 2025.
* Good Governance dan Reformasi Birokrasi: F-PKB mendorong penerapan prinsip good governance, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, ditekankan pula reformasi birokrasi, termasuk proses mutasi dan rotasi kepala dinas yang harus berdasarkan prinsip meritokrasi dan kompetensi, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
CATATAN DAN MASUKAN KOMPREHENSIF
Alit Jamaludin, S.E. (Sekretaris F-PKB) Memberikan Pandangan Umum di hadapan Majelis Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi
Dalam pembahasan materi, F-PKB memberikan apresiasi atas kerja keras Tim Pansus 4 dan Tim Penyusun RPJMD. Namun, beberapa catatan penting disampaikan:
* Program yang Kurang Progresif: F-PKB merasa bahwa program-program dalam RPJMD cenderung normatif dan kurang menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.
* Permasalahan Pendidikan yang Belum Tuntas: Meskipun pendidikan ditempatkan sebagai pilar fundamental, F-PKB menyoroti bahwa RPJMD belum menyentuh aspek-aspek krusial seperti tingginya biaya sekolah, akses pendidikan yang belum optimal, disparitas kualitas sekolah, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
* Disparitas Anggaran APBD: F-PKB melihat perbedaan signifikan antara alokasi anggaran belanja pegawai yang tinggi dengan alokasi untuk program kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti sarana prasarana dan bantuan sosial. Mereka mempertanyakan strategi untuk menggeser paradigma APBD agar lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
* Informasi Aset Daerah: F-PKB meminta data yang terperinci dan komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah, karena aset dipandang sebagai modal vital untuk pelaksanaan program pembangunan.
* Target Pertumbuhan Ekonomi: F-PKB belum menemukan target yang jelas untuk tingkat pertumbuhan ekonomi atau strategi untuk mendorong iklim investasi di Kota Bekasi dalam RPJMD, yang sangat berdampak pada peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
* Evaluasi dan Realisasi Program: F-PKB menekankan bahwa program pembangunan harus segera diikuti dengan strategi, langkah konkret, dan evaluasi hasil untuk memastikan RPJMD 2025-2029 tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
KESIMPULAN DAN USULAN VISI
F-PKB berharap pandangan umum ini menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan RPJMD 2025-2029. Mereka mengapresiasi Visi Kota Bekasi 2025-2029, “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.” Namun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan penambahan kata “BERKEADILAN” ke dalam rumusan visi tersebut, menjadi “Kota Bekasi yang Nyaman, Sejahtera, dan Berkeadilan.” Hal ini dimaksudkan agar indikator nyaman dan sejahtera berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa pengecualian, menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman: 👇
PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the: 🫱 mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel on WhatsApp: 👇https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
Biar kagak ketinggalan update berita menarik setiap hari.🙏