Kota Bekasi, MSIR.COM ------Banyak warga bertanya-tanya, apakah kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintahan bakal bikin urusan administrasi jadi lambat? Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan jawaban tegas saat menyambut kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di Kantor Pemkot Bekasi, Jumat (10/4/26).
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formalitas. Bima Arya hadir untuk membedah langsung bagaimana "dapur" Pemkot Bekasi tetap mengepul meski sebagian pegawainya bekerja dari rumah.
EFISIENSI ENERGI TANPA MENGORBANKAN WARGA
Tri Adhianto menjelaskan bahwa langkah WFH ini adalah respons atas arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi. Namun, ia menjamin warga Bekasi tidak perlu khawatir soal kualitas layanan.
"Kami menjalankan WFH dengan satu syarat mutlak: pelayanan publik tetap prioritas. Sektor-sektor vital tetap diatur secara khusus agar berjalan optimal," ungkap Tri Adhianto di hadapan Wamendagri.
Strategi yang diterapkan bukan sekadar memindahkan meja kerja ke rumah, melainkan melalui sistem pemantauan berkala. Tujuannya jelas, yakni mencari titik keseimbangan antara penghematan operasional dan kepuasan masyarakat.
HEMAT Rp120 JUTA DARI PEMBATASAN LEMBUR
Satu hal yang menarik perhatian dalam diskusi tersebut adalah paparan hasil evaluasi efisiensi anggaran. Tri mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan WFH ini berjalan penuh, langkah awal berupa pembatasan jam lembur pegawai ternyata membuahkan hasil manis bagi kas daerah.
- Penghematan Anggaran: Mencapai Rp100 juta hingga Rp120 juta per bulan.
- Target Selanjutnya: Pemkot Bekasi tengah menghitung potensi penghematan dari kebijakan WFH, mulai dari pemakaian listrik gedung hingga efektivitas kinerja ASN.
Langkah konkret ini membuktikan bahwa efisiensi tidak selalu berarti penurunan kinerja, melainkan tentang bagaimana mengelola sumber daya dengan lebih cerdas.
APRESIASI DARI WAMENDAGRI BIMA ARYA
Mendengar paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan jempol atas inovasi yang dilakukan Pemkot Bekasi. Menurutnya, Bekasi bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan nasional secara fleksibel namun tetap terukur.
"Pemerintah daerah memang harus punya strategi yang pas dengan kondisi lapangan. Kami ingin kebijakan WFH ini berdampak positif secara nyata, bukan cuma formalitas administratif," tutur Bima Arya.
KOMITMEN PELAYANAN KEDEPAN
Kunjungan ini memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Bagi warga Bekasi, kabar ini tentu menjadi angin segar bahwa meskipun sistem kerja berubah mengikuti zaman, komitmen pemerintah untuk hadir melayani masyarakat tidak akan luntur.
Pemkot Bekasi berjanji akan terus mengevaluasi kebijakan ini agar setiap rupiah yang dihemat bisa dialokasikan kembali untuk kepentingan publik yang lebih luas. [■]
Tim Redaksi, Editorial: Iwan Iskandar
**Untuk Pengiriman👉: PRESS RELEASE, UNDANGAN PELIPUTAN, KERJASAMA PUBLIKASI dan IKLAN . hubungi: WHATSAPP: 0812-8175-4849.
*Follow the👉: mediaseputarindonesiaraya.com
*Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vatmniz6hENvr9h8AF16
